DPRD Terima Keluhan Warga soal Rencana Perluasan TPU Rancacili Bandung

 DPRD Kota Bandung menerima keluhan warga soal rencana perluasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Rancacili. Warga merasa tidak dilibatkan, padahal wacana perluasan itu bisa memberikan dampak yang besar terhadap lingkungan.

Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung Andri Rusmana mengatakan, aspirasi itu disampaikan pada Rabu (25/2) lalu. Saat turun ke lokasi, Andri menyebut bahwa warga, terutama yang menetap di RW 11 dan RW 13 Kelurahan Derwati menginginkan supaya mereka dilibatkan dalam rencana proyek perluasan TPU Rancacili.

Kunjungan DPRD Bandung saat menerima aspirasi warga tentang keluhan dari rencana perluasan TPU Rancacili. (Foto: istimewa)

"Saat kami turun langsung menyerap aspirasi masyarakat terkait rencana perluasan TPU Rancacili, kami menangkap satu pesan yang sangat kuat dari warga. Mmereka tidak menolak pembangunan, tetapi mereka ingin dilibatkan dan dihargai dalam setiap keputusan yang menyangkut lingkungan tempat mereka tinggal," katanya saat dikonfirmasi detikJabar, Kamis (5/3/2026).

Menurut Andri, ada sejumlah kekhawatiran yang dirasakan warga soal rencana perluasan TPU Rancacili. Yang paling besar tentu dampak lingkungan, termasuk potensi timbulnya bau menyengat dari tempat pemakaman yang makin mendekat ke permukiman.

"Beberapa kekhawatiran yang disampaikan warga antara lain terkait dampak lingkungan, potensi penurunan kualitas kawasan permukiman, serta kejelasan rencana tata ruang dan pengelolaan kawasan ke depan," ungkapnya.

"Aspirasi ini tentu tidak boleh dianggap sebagai hambatan pembangunan, justru harus dilihat sebagai masukan penting agar kebijakan pemerintah tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari," tambahnya.

Bagi Andri, aspirasi ini harus jadi pertimbangan untuk Pemkot Bandung. Sebab menurutnya, kebijakan yang ditimbulkan jangan sampai berdampak buruk terhadap masyarakat di lapangan.

"Karena itu, kami menilai bahwa setiap rencana perluasan fasilitas publik seperti TPU harus disertai dengan kajian yang matang, komunikasi yang terbuka, serta sosialisasi yang benar-benar menyentuh masyarakat terdampak. Jangan sampai kebijakan publik justru menimbulkan kegelisahan di tengah warga," pungkasnya.