Komisi I DPRD Kota Bandung Menilai Tantangan Pemkot Saat Ini Cukup Kompleks

 

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bandung, Susanto Triyogo Adiputro, menilai tantangan yang dihadapi Pemkot Bandung saat ini cukup kompleks, sehingga hal ini tentu menjadi perhatian DPRD.

Tantangan yang dihadapi Pemkot Bandung mulai dari kemacetan, persoalan sampah, hingga penanganan banjir.

Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut.

"Membangun Kota Bandung tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Diperlukan kolaborasi dan gotong royong seluruh elemen masyarakat. Dengan semangat kebersamaan, insyaallah berbagai persoalan kota dapat diselesaikan," ujar Susanto.

Dia juga menyoroti hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, sejumlah kasus hukum yang sempat menimpa pejabat di lingkungan Pemkot Bandung turut mempengaruhi hasil survei tersebut.

Kendati demikian, pihaknya tetap memberikan apresiasi kepada Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, yang saat ini aktif menggandeng KPK untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi dan meningkatkan integritas aparatur.

"Langkah Wali Kota menggandeng KPK untuk melakukan deteksi dini merupakan upaya strategis dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel," katanya.

Dia mengatakan, langkah yang telah dilakukan oleh Farhan menjadi bagian dari upaya pencegahan agar seluruh perangkat daerah memahami batasan dan ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, susanto menerangkan pentingnya terkait pelaksanaan reformasi birokrasi yang berorientasi pada prinsip good governance, clean government, serta kualitas pelayanan yang paripurna.

"Seluruh pelayanan publik harus mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) agar masyarakat mendapatkan layanan yang optimal, adil, dan profesional," ucap Susanto.

Sedangkan terkait PKL, Susanto memastikan bahwa Satpol PP Kota Bandung senantiasa melibatkan unsur TNI dan Polri dalam setiap kegiatan penertiban, untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Kami selalu mengingatkan agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis. Salah satu contoh pendekatan yang baik adalah sistem penertiban bertahap, seperti pemberian kartu kuning hingga kartu merah bagi pelanggaran berulang. Ini bisa menjadi inspirasi penerapan di Bandung," katanya.

Atas hal tersebut, dia mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan melalui berbagai kanal pelaporan resmi, baik secara langsung maupun melalui media sosial.

"Petugas di lapangan memiliki keterbatasan, sehingga partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Jika kita bersama-sama menjaga lingkungan dan menegakkan aturan, maka citra Bandung sebagai Kota Kembang yang tertib, indah, dan nyaman akan kembali terwujud," ujar Susanto.

Kemudian dia juga menyoroti pentingnya menjaga dan memperkuat kepercayaan publik sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan partisipatif.

"Kepercayaan publik sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap pajak dan keterlibatan dalam berbagai program pemerintah. Karena itu, kepercayaan publik harus terus dijaga dan diperkuat," ujarnya.