Secara nasional, rata-rata dua
orang meninggal akibat TBC setiap lima tahun.
Ketua Komisi IV DPRD Kota
Bandung, Iman Lestariyono menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam
mempercepat target eliminasi Tuberkulosis (TBC) tahun 2030. Hal itu ia
sampaikan saat menjadi narasumber dalam Pertemuan Lintas Sektor Program Penanggulangan
TBC Kota Bandung di kawasan Dago Bandung, Rabu (22/10/2025).
Menurut Iman, TBC bukan hanya
masalah medis semata, tetapi juga berdampak pada aspek sosial, ekonomi, hingga
pembangunan daerah. Karena itu, kata dia, penanganannya harus melibatkan banyak
pihak mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bagian Kesejahteraan Rakyat,
hingga unsur kewilayahan.
“Penanganan TBC tidak bisa
dilakukan secara instan. Kita harus memulainya dari langkah promotif dan
edukatif kepada masyarakat. Ketika seseorang terjangkit TBC, ia bisa menularkan
ke keluarga bahkan lingkungan sekitar,” ujarnya.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan
Kota Bandung tahun 2023, terdapat 63 warga positif TBC dari sekitar 200 orang
suspek di Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astana Anyar. Secara nasional,
rata-rata dua orang meninggal akibat TBC setiap lima tahun. Fakta ini
menunjukkan bahwa penyakit tersebut masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan
masyarakat Indonesia.
Iman menekankan pentingnya
edukasi sebagai garda terdepan penanganan TBC. Selain itu, perhatian terhadap
aspek sosial dan ekonomi pasien juga harus diperkuat.
“Pengobatan TBC membutuhkan waktu
enam bulan. Jika tidak tuntas, bisa menimbulkan resistensi obat dan harus
diulang dari awal. Ini tentu berdampak besar bagi kondisi ekonomi dan sosial
pasien. Maka sinergi antara Dinsos, Dinkes, dan pihak lain sangat penting,”
kata Iman.
Dia menyebut perlunya sinergi
multihelix yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas,
media, dan masyarakat.
“Kesehatan bukan hanya urusan
pribadi, tapi tanggung jawab bersama. Kalau Kota Bandung ingin sehat, semua
unsur harus bergerak. Mulai tahun depan, pengurus RW dan kader harus aktif
melakukan screening dini untuk menekan penularan,” kata Iman.
Iman juga menyoroti perlunya
koordinasi yang solid antarinstansi agar tidak terjadi ego sektoral. Ia
mencontohkan, masih adanya tumpang tindih antara Dinas Sosial dan Dinas
Kesehatan dalam penanganan kasus tertentu.
“Panglimanya harus wali kota
langsung agar sinergi lintas sektor berjalan efektif,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan politik,
DPRD Kota Bandung akan terus memperkuat kebijakan dan alokasi anggaran dalam
upaya penanggulangan TBC baik dalam aspek promotif, preventif, maupun kuratif.
Rekomendasi DPRD mencakup
penguatan koordinasi lintas OPD melalui Forum PTBC, integrasi program
penanggulangan TBC dalam RKPD dan APBD, mendorong kemitraan publik–swasta di
sektor kesehatan, serta peningkatan kapasitas SDM dan kader kesehatan.
“Kita perlu membangun basis data
kesehatan yang kuat, digitalisasi pelacakan kasus, dan integrasi dengan smart
city ecosystem untuk monitoring dan evaluasi,” tambahnya.
Iman menutup paparannya dengan
optimistis. “Semoga tidak terjadi KLB di Kota Bandung. Namun yang terpenting,
kita harus punya semangat bersama bahwa kesehatan adalah tanggung jawab kita
semua. Dengan edukasi dan kolaborasi, saya yakin eliminasi TBC 2030 bisa
tercapai,” kata dia.
0 Komentar