Komisi IV DPRD Kota Bandung Dorong Penguatan Implementasi UHC

 

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung drg. Susi Sulastri berkesempatan bertemu dengan para petugas penginput data Universal Health Coverage (UHC) dari 82 Puskesmas di Kota Bandung. Dalam Acara pertemuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan UHC yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara DPRD dan para tenaga lapangan dalam mewujudkan cakupan kesehatan semesta bagi seluruh warga Kota Bandung.

drg. Susi Sulastri

“Semangat selalu teman-teman untuk terus berkhidmat dan melayani masyarakat Kota Bandung,” ujar drg. Susi Sulastri.

Dalam kesempatan tersebut, beliau juga menyampaikan beberapa isu strategis dan tantangan ke depan dalam implementasi UHC, di antaranya:

Dinamika Data Kependudukan
Pertambahan penduduk, warga pindahan, serta data NIK yang belum sepenuhnya terintegrasi secara online masih menjadi tantangan berkelanjutan.

Pemerataan Kualitas Layanan Kesehatan
Penting memastikan kualitas layanan yang merata di seluruh fasilitas kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta yang bekerja sama dalam program UHC.

Potensi Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Meningkatnya jumlah peserta UHC dapat menimbulkan tekanan terhadap APBD Kota Bandung, sehingga perlu perencanaan anggaran yang matang.

Peran Serta Masyarakat dan Pemberi Kerja
Ditekankan bahwa keberhasilan UHC bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif peserta JKN dari sektor PPU (Pekerja Penerima Upah) dan peserta mandiri.

Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, DPRD Kota Bandung melalui Komisi IV juga memberikan sejumlah rekomendasi tindak lanjut, antara lain:

Rapat Dengar Pendapat (RDP):
Menggelar RDP gabungan dengan Dinas Kesehatan, Disdukcapil, Dinsos, BPKAD, BPJS Kesehatan Cabang Bandung, dan perwakilan asosiasi rumah sakit untuk menyatukan data dan strategi pelaksanaan UHC.

Pembentukan Panitia Khusus (Pansus):
Jika ditemukan masalah yang bersifat sistemik dan kompleks, DPRD akan mempertimbangkan pembentukan Pansus Pengawasan UHC untuk memperdalam kajian dan memastikan solusi jangka panjang.

Kunjungan Lapangan (Sidak):
Melakukan inspeksi mendadak ke loket-loket pelayanan UHC di rumah sakit dan puskesmas guna memantau langsung proses pendaftaran serta mutu pelayanan masyarakat.

Studi Komparasi:
Melakukan studi banding ke daerah lain yang telah berhasil mengimplementasikan UHC dengan baik untuk mengadopsi praktik terbaiknya.

Evaluasi Regulasi:
Mendorong kajian terhadap perubahan Peraturan Wali Kota (Perwal) agar selaras dengan regulasi nasional terbaru serta kondisi aktual terkait Jaminan Kesehatan Daerah di Kota Bandung.

Posting Komentar

0 Komentar