DPRD Kota Bandung
menyatakan tiga komitmen baru yang disebut akan menjadi langkah awal
memperkuat hubungan parlemen kota dengan warganya.
Mulai September 2025, dewan
berjanji hadir lebih dekat, tidak hanya lewat sidang-sidang di Balai Kota,
tetapi juga turun langsung bersama camat dan aparat kewilayahan untuk menyerap
aspirasi masyarakat.
 |
| Ketua DPRD bersama Wali Kota Bandung |
Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, menuturkan terkait pentingnya membangun komunikasi yang intensif dengan warga agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Ia menilai parlemen daerah tak
boleh terjebak pada formalitas, melainkan benar-benar menjadi bagian dari
solusi atas masalah sehari-hari masyarakat.
“Bandung membutuhkan komunikasi
terbuka. Warga ingin tahu arah kebijakan pemerintah kota, dan DPRD punya
kewajiban menjembatani hal itu,” ujar Asep.
3 Fokus Janji DPRD Kota Bandung
Tiga janji baru ini menjadi sorotan utama DPRD Kota Bandung dalam beberapa
waktu ke depan.
Pertama, pengurangan angka
pengangguran. DPRD berkomitmen mendorong pemerintah kota memperluas pelatihan
kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, sektor UMKM juga akan
didorong agar mampu menyerap tenaga kerja baru melalui dukungan modal,
pelatihan, dan jejaring usaha dengan dunia industri.
Kedua, peningkatan ekonomi
masyarakat. Dewan menargetkan terciptanya iklim investasi yang lebih kondusif,
penguatan pasar lokal, serta fasilitasi bagi pelaku UMKM agar bisa bersaing.
Menurut DPRD, ekonomi kerakyatan yang kuat akan menjadi pondasi pembangunan
kota sekaligus menjaga stabilitas sosial.
Ketiga, penataan kawasan
perkotaan. DPRD menilai tata ruang Bandung harus diarahkan pada pengurangan
kawasan kumuh dan penambahan ruang publik yang nyaman. Dengan begitu, Bandung
bisa berkembang sebagai kota yang ramah lingkungan sekaligus layak huni bagi
semua lapisan masyarakat.
DPRD Kota Bandung memastikan tiga
fokus utama tersebut tidak berhenti sebagai wacana. Menurut Asep, langkah
konkret akan segera disiapkan bersama Pemkot Bandung, baik untuk kebutuhan
jangka pendek maupun panjang.
“Kami tidak ingin program ini
hanya berhenti di kertas. Harus ada realisasi yang dapat langsung dirasakan
masyarakat,” tegasnya.
0 Komentar