DPRD Kota Bandung menyayangkan
pengurangan bantuan Pemprov Jabar untuk Kota Bandung pada anggaran
perubahan. Salah satunya banprov untuk UHC (Universal Health Coverage)
yang hanya mendapatkan Rp 2,6 miliar.
Menurut Ketua DPRD Kota Bandung
Asep Mulyadi, kebutuhan UHC tiap tahun mencapai Rp 277,3 miliar. Kota Bandung
sendiri menyiapkan Rp 144,5 miliar.
Sebelumnya 40 persen dari total
kebutuhan anggaran UHC atau Rp 133 miliar berasal dari bantuan provinsi yang
saat ini hanya mendapatkan Rp 2,6 miliar.
 |
| Meja Registrasi BPJS Kesehatan |
"Saya yakin kebutuhan masyarakat penting sekali. Ini untuk kepentingan masyarakat. Kami sebagai DPRD sangat menyayangkan karena ini kebutuhan masyarakat," ungkapnya, Senin (30/6/2025).
Bantuan provinsi lainnya yang juga mengalami penurunan yakni belanja rumah
sakit umum daerah dan RS Bandung Kiwari.
"Di situ banyak kebutuhan,
ada operasional, rekam medis, juga belanja pemagaran, penambahan lahan parkir,
sarana prasarana. Tapi kebanyakan untuk obat-oabtan dan bahan medis,"
ungkapnya.
Kemudian, kata Asep, bantuan untuk infrastruktur.
"Kota Bandung butuh
penguatan buat rehabilitasi jalan, trotoar dan banjir. Kita alokasikan Rp
3 miliar," ujarnya.
Namun Asep mengakui hal ini belum
final karena anggaran perubahan masih dibahas. Asep masih berharap ada
penambahan bantuan provinsi. Untuk itu, pihaknya akan menjalin komunikasi
dengan pimpinan DPRD Jawa Barat.
"Saya tahap awal
berkomunikasi dengan pimpinam DPRD Provinsi Jawa Barat, saya masih menunggu
waktu yang pas dan jadwal dari DPRD Jawa Barat," ucapnya.
Sebagai langkah antisipasi, kata
Asep, pihaknya akan memaksimalkan anggaran yang ada di Kota Bandung. Karena
untuk pelayanan masyarakat tidak boleh berkurang.
"Kebetulan ada silpa (sisa
lebih pembiayaan anggaran) tahun lalu, karena ada beberapa hal atau program
yang belum terserap, bisa menutupi itu," jelasnya.
0 Komentar