Ketua DPRD Berharap BRT dapat Menjawab Tantangan Kemacetan di Kota Bandung

 

Pemerintah berencana mengakselerasi pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya. DPRD Kota Bandung memberi sedikit catatan agar BRT bisa mencapai tujuannya, yakni mengurangi kemacetan di Bandung Raya.

"Kami menyambut baik perhatian dari pemerintah pusat untuk Kota Bandung demi sedikit mengurai kemacetan. Tentu untuk mengurai kemacetan tidak hanya satu strategi dan ini mudah-mudahan jadi bagian dari itu," kata Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi, Rabu (6/11/2024).

Menyambut rencana akselerasi pembangunan BRT Bandung Raya, Asep menyebut, Kota Bandung harus menyiapkan anggaran untuk operasionalnya.

BRT Bandung Raya

Diketahui anggaran operasional BRT Bandung Raya nantinya akan menggunakan dana dari APBD provinsi dan daerah yang akan dilalui koridornya seperti Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang.

"Kami harus menyiapkan juga unsur pendukungnya, mau tidak mau ketika itu dibuat tentu tidak akan sekaligus koridor pasti akan bertahap. Kami di pemerintah daerah harus menyiapkan antisipasi ke depannya, tentu pasti ada biaya yang mesti ditanggung Pemkot Bandung, seperti operasional dan lainnya," jelasnya.

Menurut Asep, keberadaan BRT nantinya harus bisa memberikan perubahan bagi Kota Bandung. Dia mengharapkan, kenyamanan, ketepatan waktu dan tarif BRT harus disesuaikan agar bisa diterima dan warga mau beralih menggunakan transportasi umum.

"Sampai sekarang kita merasakan kemacetan jadi tantangan di Kota Bandung. Kenapa orang tidak mau naik transportasi publik, mungkin karena kenyamanan, kepastian waktu dan terkait kompetitif dari sisi harga," kata Asep.

"Mudah-mudahan dengan BRT ini orang ramai-ramai pakai transportasi publik dan mudah-mudahan mengurangi penggunaan kendaraan non publik," sambungnya.

Asep juga menyinggung keberadaan transportasi umum lainnya yang lebih dulu beroperasi. Dia meminta Pemkot Bandung membuat kajian mendalam agar transportasi umum bisa berdampingan dengan BRT Bandung Raya.

"Ini harus ada pembahasan lebih detail karena mau tidak mau dengan BRT ini harus memberikan ruang dengan angkutan umum lain. Harus ada kajian dari Pemkot supaya dengan BRT ini mereka punya lahan untuk tetap usaha tapi harus disesuaikan dengan BRT, bisa menjadi semacam fedeer atau penyesuaian rute," tandasnya.