Rupiah Melemah:Apa kata PKS ?

Melemahnya nilai tukar mata uang rupiah 15.241 per Dollar AS (Senin 8/10/2018) membuat perekenomian Indonesia semakin jatuh terpuruk. Menurut Politikus PKS, Handi Risza kebijakan pemerintah menentukan nasib ekonomi Indonesia kedepannya.

Handi Risza saat memaparkan kondisi perekonomian Indonesia

Pemerintah dapat memikirkan rencana jangka panjang, yakni dengan mengembalikan neraca perdagangan agar kembali positif. Pasalnya neraca perdagangan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir terus berfluktuasi semenjak tidak adanya kebijakan industri yang kuat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dari berbagai statementnya kembali mengungkapkan bahwa faktor yang menyebabkan pelemahan rupiah adalah faktor eksternal, yaitu munculnya sentimen akibat defisit anggaran yang besar tengah dihadapi Italia. Pernyataan ini tidak jauh dengan pernyataan sebelumnya, sentimen terhadap Turki, Argentina dan sekarang Italia. Ini menunjukkan Pemerintah selalu melihat keluar tanpa melihat sumber persoalan yang ada di dalam negeri.

Kita bisa lihat bagaimana kebijakan-kebijakan fiskal yang sudah dikeluarkan Pemerintah ternyata kurang efektif dalam memperbaiki keadaan. Pemerintah telah mengeluarkan beragam kebijakan pengendalian impor untuk komoditas tertentu. Tetapi faktanya sampai saat ini belum bisa mengurangi tekanan terhadap rupiah.

Selama perbaikan terhadap fundamental ekonomi nasional tidak tersentuh, maka tekanan terhadap rupiah masih akan terjadi. Apalagi kita tau masih akan ada kenaikan FED pada akhir tahun ini, kondisi geo politik timur tengah yang labil akan bisa mempengaruhi harga minyak.

Oleh sebab itu, pembenahan kedalam sangat penting dan mendesak. Perbaikan terhadap defisit transaksi berjalan dan perdagangan ujungnya adalah kebijakan industri yang kuat dan tangguh, daya saing, ekspor-impor dan tenaga kerja. Selama persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan dengam baik, maka rupiah akan sangat rentan dengan perubahan yang terjadi secara eksternal, akibatnya rupiah lebih banyak di kontrol oleh faktor eksternal. Jadi bisa dipahami jika yang bisa kita lakukan saat ini baru sekedar memoles fiskal, belum menyelesaikan persoalan yang sebenarnya.

Pasalnya, pertumbuhan ekspor Indonesia sangat lamban. Bahkan kejar 16 paket kebijakan yang sudah dikeluarkan Pemerintah dirasakan kurang efektif untuk mendorong peningkatan ekspor Indonesia.

Pemerintah bisa lebih memilih kebijakan yang berorientasi kepada pengembangan ekspor. Karena diharapkan akan bisa mengurangi defisit perdagangan, bahkan juga akan memperkuat fundamental ekonomi nasional dimasa yang akan datang.

(Ahmad Farid Fakhrullah)