Tragedi Bantargebang, Fraksi PKS DPRD Bandung Dorong Reformasi Pengelolaan Sampah

 

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bandung, Eko Kurnianto, menyampaikan duka cita mendalam atas peristiwa longsor sampah yang terjadi di TPST Bantargebang dan menimbulkan korban jiwa. Menurutnya, kejadian tersebut menjadi pengingat penting bahwa persoalan pengelolaan sampah di kota-kota besar tidak hanya berkaitan dengan isu lingkungan, tetapi juga menyangkut keselamatan manusia, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan tata kelola perkotaan.

Eko menilai, peristiwa tersebut harus menjadi refleksi bagi berbagai daerah, termasuk Kota Bandung, untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan sampah yang ada. Saat ini, Kota Bandung masih menghadapi tekanan dalam pengelolaan sampah serta memiliki ketergantungan terhadap sistem pembuangan akhir di TPA Sarimukti.

Longsor di Bantargebang

“Kondisi ini menunjukkan bahwa model pengelolaan sampah yang terlalu bertumpu pada penimbunan di TPA memiliki keterbatasan. Karena itu perlu ada transformasi kebijakan yang lebih sistematis dalam pengelolaan sampah,” ujar Eko, Senin (9/3/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Eko juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Bandung yang sejak Februari lalu membentuk Tim GASLAH, yaitu petugas pemilah sampah yang ditempatkan di setiap RW dan dibiayai melalui APBD Kota Bandung. Program ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengelolaan sampah dari hulu dengan membangun kebiasaan pemilahan sampah di tingkat masyarakat.

Namun demikian, ia menilai pelaksanaan program tersebut masih perlu diperkuat dengan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas bagi para petugas agar kinerjanya lebih efektif dan efisien. Di lapangan, menurutnya, masih ditemukan penumpukan sampah yang tercampur antara organik dan anorganik sehingga hasil dari program pemilahan sampah belum terlihat signifikan.

Selain itu, ia menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat mengenai sistem pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Dengan pendekatan tersebut diharapkan volume sampah, baik organik maupun anorganik, dapat terus berkurang.

Eko juga menilai bahwa dalam jangka panjang diperlukan terobosan strategi pengelolaan sampah yang lebih komprehensif dan terpadu. Pendekatan tersebut harus melihat sampah bukan hanya sebagai limbah, tetapi juga sebagai sumber nilai ekonomi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendorong perekonomian kota.

Sebagai bagian dari lembaga legislatif daerah, Fraksi PKS DPRD Kota Bandung memandang momentum ini perlu dimanfaatkan untuk mempercepat reformasi sistem pengelolaan sampah. Menurutnya, pendekatan lama yang bersifat “kumpul–angkut–buang” harus secara bertahap digantikan dengan sistem yang lebih modern, berbasis pengurangan sampah, pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan kembali.

Untuk itu, Fraksi PKS mendorong beberapa langkah strategis yang perlu menjadi agenda bersama pemerintah kota dan para pemangku kepentingan.

Pertama, memperkuat kebijakan pengurangan sampah dari sumber dengan memastikan program pemilahan sampah berjalan efektif di tingkat RW, termasuk optimalisasi peran Tim GASLAH, bank sampah, serta partisipasi masyarakat.

Kedua, mempercepat pengembangan teknologi pengolahan sampah di tingkat kota maupun kawasan agar ketergantungan terhadap tempat pembuangan akhir dapat dikurangi secara bertahap.

Ketiga, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan sampah Kota Bandung, baik dari sisi infrastruktur, tata kelola, maupun regulasi.

Keempat, memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, sektor swasta, komunitas lingkungan, serta masyarakat dalam membangun ekosistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Eko menegaskan bahwa persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kepemimpinan, kolaborasi, dan komitmen jangka panjang.

“Peristiwa di Bantargebang harus menjadi pelajaran bagi semua kota, termasuk Bandung, agar transformasi sistem pengelolaan sampah dapat dilakukan lebih cepat dan lebih terarah,” katanya.

Ia menambahkan, Fraksi PKS DPRD Kota Bandung berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan, penganggaran, serta fungsi pengawasan guna mendorong terwujudnya sistem pengelolaan sampah yang aman, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kota Bandung.