Ketua DPRD Kota Bandung Asep
Mulyadi mengatakan DPRD sudah melakukan konsultasi terkait rencana pembangunan
Bus Rapid Transit (BRT).
Pasalnya, terdapat beberapa hal
yang harus diantisipasi pemerintah daerah terkait dampak dari pembangunan BRT
tersebut.
| Bus Rapid Transit (BRT) |
"Ini yang selalu kami sampaikan di DPRD bahwa program pembangunan ini di masa yang akan datang bisa dirasakan jauh lebih nyaman dan baik dalam memberikan pelayanan, tapi dalam prosesnya jangan sampai memborbankan masyarakat," ujar Asep.
Dikatakan Asep, sepanjang jalur
BRT terdapat warga dan juga pedagang yang pastinya terdapat pembangunan
transportasi publik tersebut. Sehingga rencana pembangunan BRT ini harus
disosialisasikan dan dikomunikasikan dengan mereka.
"Ini masalah komunikasi saja
sebetulnya. Karena pemerintah tentunya tidak akan melanggar dari aturan ya,
tapi bagaimana saat mengeluarkan kebijakan itu dikomunikasikan dengan
masyarakat sehingga betul-betul dipahami masyarakat," jelasnya.
Asep mengatalan, setiap
pembangunan, kemacetan kerap menjadi salah satu yang ditimbulkan.
"Macet memang persoalan lama
dan ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh Pemkot Bandung, harus terintegrasi
dengan daerah sekitar. Juga harus bekerja sama dengan pihak Pemprov dan
pusat," ungkapnya.
Penambahan jalan, ungkap Asep,
bisa menjadi salah satu solusi. Namun anggaran yang diperlukan cukup banyak,
tidak bisa ditutup hanya oleh Pemkot Bandung.
BRT pun merupakan bagian dari
upaya mengurangi kemacetan, meski tidak bisa 100 persen menyelesaikan.
"Kita mungkin tidak bisa
menyelesaikan 100 persen, tapi upaya-upaya itu harus dilakukan,"
pungkasnya.
0 Komentar