DLH dan DPRD Bandung Dorong Pemanfaatan Biodigester untuk Atasi Sampah

 

Pemerintah Kota Bandung terus berupaya mengatasi persoalan sampah melalui inovasi teknologi. Salah satunya dengan penggunaan biodigester, alat pengolah sampah organik yang mampu menghasilkan biogas dan pupuk cair, sekaligus mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Ketua Tim Pengurangan Sampah DLH Kota Bandung, Syahriani, menjelaskan bahwa biodigester dipilih karena 60% sampah di Bandung merupakan sampah organik. Dengan total produksi sampah sekitar 1.500 ton per hari, sementara kapasitas TPA hanya mampu menampung 800 ton, pengelolaan dari sumbernya menjadi prioritas.

Teknologi Biodigester

“Di Gedebage, kami lihat potensi besar untuk mengurangi beban TPA lewat pengolahan langsung di lokasi. Biogasnya bisa digunakan untuk memasak, pupuk cairnya untuk pertanian,” kata Syahriani, Selasa (8/7/2025).

Namun, ia mengakui tantangan utama ada pada perubahan pola pikir masyarakat. DLH pernah memberikan biodigester kepada warga, tetapi penggunaannya belum maksimal. Saat ini, pihaknya fokus menempatkan alat di lokasi strategis dengan pendampingan intensif.

Selain biodigester, DLH Kota Bandung juga mengembangkan rumah maggot di 149 kelurahan dan fasilitas pengolah residu di Cicukang dan Gedebage untuk mendukung pengurangan sampah.

Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, H. Andri Rusmana, menilai biodigester sebagai solusi strategis yang tidak hanya menyelesaikan masalah lingkungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan dan penghematan anggaran.

“Sampah, banjir, dan macet itu tiga masalah utama di Bandung. Ini harus jadi prioritas dalam APBD, bukan sisaan,” tegasnya.

DPRD, kata Andri, mendorong revisi Perda dan pemberian insentif bagi RW atau komunitas yang ingin mengadopsi biodigester melalui program bantuan keuangan atau pemberdayaan masyarakat.

Ia juga mengingatkan pentingnya pembelajaran dari peristiwa krisis sampah di masa lalu agar tidak terulang.

“Bandung pernah punya trauma soal sampah. Jangan sampai terulang. Kita harus bergerak bersama—pemerintah, DPRD, dan masyarakat. Kalau bersatu, krisis bisa dicegah,” ujarnya.