Perbaikan Ruang Kelas di Kota Bandung Perlu Rp 100 M

 

DPRD Kota Bandung mendukung penuh pemerintah Kota Bandung untuk memaksimalkan pembangunan infrastruktur pendidikan. Apalagi, penguatan pendidikan merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk untuk peningkatan sarana dan prasarana.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung Iman Lestariyono mengatakan, upaya peningkatan kualitas pendidikan perlu dibarengi dengan pembangunan infrastruktur sekolah. Oleh karena itu, dia meminta Pemkot Bandung dapat mengoptimalkan anggaran buat infrastruktur pendidikan.

Kondisi Kelas di Kota Bandung

“Kita masih punya (PR), di Kota Bandung itu, terkait dengan penambahan ruang kelas baru. Kemudian sekolah-sekolah yang ruang kelasnya sudah rusak, itu kan ada tiga kategori yaitu rusak berat, sedang, dan ringan,” kata Iman, Rabu (7/5/2025).

Dia menekankan, rehabilitasi ruang kelas rusak semestinya tidak ditunda-tunda, karena memperparah kondisi kerusakannya. Kerusakan kelas juga mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah sehingga perlu diperbaiki.

“Karena kebutuhannya banyak, kalau ditunda terus ya nanti tidak akan pernah tuntas. Belum lagi pengadaan sekolah di titik-titik yang blank spot, ini juga menjadi PR. Dari DPRD, insya Allah kamu full dukung 100%, tinggal bagaimana strategi penganggarannya,” Kata Iman.

Menurut dia, Pemkot dan DPRD perlu duduk bareng untuk memetakan skala prioritas, baik untuk perbaikan ruang kelas rusak maupun pembangunan ruang kelas baru. Mengingat, keterbatasan anggaran selalu menjadi kendala.

“Secara keseluruhan, memang untuk perbaikan bisa mencapai Rp. 100 miliar. Nah, ini juga bagaimana biar harapan pak wakil kota (buat memperbaiki ruang kelas yang rusak) bisa diwujudkan dalam strategi penganggaran agar bisa efektif dan efisien, ”katanya.

Iman menuturkan, instruksi presiden mengenai efisiensi anggaran di pemerintah daaerah seharusnya tidak mengorbankan anggaran di bidang pendidikan. Malah, hasil efisiensi anggaran semestinya bisa untuk peningkatan infrastruktur pendidikan.

Ditambah, lanjut dia, pemerintah pusat juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak wajib mengalokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggaran MBG yang disiapkan pemkot Bandung sekitar Rp 29,5 miliar pun bisa digunakan buat pembangunan infrastruktur pendidikan.

Sebelumnya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut ada 2.400 ruang kelas yang rusak dan perlu diperbaiki. Dia pun meminta dukungan DPRD Kota Bandung dalam menentukan prioritas anggaran untuk perbaikan infrastruktur pendidikan.