Pemerintahan Wali Kota dan Wakil
Wali Kota Bandung, Farhan dan Erwin, resmi memasuki 100 hari masa kerja. Namun,
alih-alih menuai apresiasi, keduanya justru mendapat sorotan tajam dari DPRD
Kota Bandung. Sekretaris Komisi 1 DPRD, Kang Susanto, menilai masa awal
kepemimpinan Farhan-Erwin lebih banyak diwarnai seremoni ketimbang aksi nyata.
“Belum terlihat arah kerja yang
jelas, apalagi gebrakan konkret untuk menjawab persoalan mendesak di Kota
Bandung,” ujar Susanto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/5).
 |
| Wali Kota Bandung Farhan |
Tak Ada Rencana Kerja yang Terpublikasi
Salah satu kritik utama yang
disampaikan Susanto adalah absennya rencana kerja resmi yang disampaikan ke
publik. Tanpa indikator kinerja atau target yang terukur, menurutnya,
masyarakat sulit menilai keberhasilan atau kegagalan kepala daerah.
“Ini jadi pertanyaan mendasar:
sebenarnya apa yang dikerjakan selama 100 hari ini?” tegasnya.
Dominasi Seremoni, Minim Inovasi
Alih-alih menghadirkan inovasi
birokrasi, pemerintahan Farhan-Erwin dinilai masih terjebak dalam pola lama:
penuh agenda seremoni namun miskin terobosan. Menurut Susanto, tidak terlihat
langkah serius dalam reformasi pelayanan publik, transformasi digital, atau
peningkatan efisiensi birokrasi.
Pelayanan Publik Lamban, Sampah
dan Banjir Tak Tertangani
Kritik juga diarahkan pada
lambannya respons terhadap laporan masyarakat. Aduan publik kerap ditanggapi
lambat, dengan prosedur berbelit-belit yang memicu kekecewaan.
Kondisi ini diperparah dengan
belum adanya langkah progresif dalam menangani dua masalah klasik Kota Bandung:
sampah dan banjir. Kasus tumpukan sampah di Pasar Gedebage bahkan sampai
mendapat perhatian Gubernur Jawa Barat.
“Penanganan banjir pun masih
bersifat reaktif, bukan sistematis. Tidak ada rencana jangka pendek maupun
panjang yang terlihat,” ucapnya.
Jabatan Kosong Dibiarkan, Aset
Tak Transparan
Susanto juga menyoroti sejumlah
posisi strategis di pemerintahan kota yang masih kosong hingga kini.
Menurutnya, hal ini berdampak pada terganggunya layanan masyarakat.
“Pemkot juga belum menunjukkan
komitmen dalam transparansi pengelolaan aset. Belum ada sistem digital terbuka
yang bisa diakses publik,” tambahnya.
Kolaborasi Masih Jadi Slogan
Meskipun Wali Kota kerap
menyuarakan semangat kolaborasi dan partisipasi publik, Susanto menilai hal itu
belum diwujudkan dalam kebijakan nyata. Masyarakat, kata dia, belum benar-benar
dilibatkan dalam perencanaan maupun pengambilan keputusan.
DPRD Siap Terus Mengawal
Mengakhiri catatan kritisnya,
Susanto menekankan bahwa 100 hari pertama seharusnya menjadi fondasi awal,
bukan sekadar masa adaptasi. Ia menegaskan DPRD Kota Bandung akan terus
menjalankan fungsi pengawasan.
“Farhan dan Erwin harus segera
keluar dari zona nyaman dan menunjukkan aksi nyata. Janji kampanye harus
ditagih dan direalisasikan,” tutupnya.
0 Komentar