Kekosongan Jabatan di Pemkot Bandung Disorot Dewan

 

Anggota DPRD Kota Bandung Andri Rusmana mengatakan, banyaknya jabatan kosong di Pemerintah Kota Bandung bukan terjadi saat ini saja. Di dalam pemerintahan periode periode sebelumnya juga selalu seperti ini

Hal ini, kata Andri, menunjukan manajemen SDM di Pemerintah Kota Bandung tidak mampu melaksanakan regenerasi dengan baik. Padahal, seharusnya hal seperti tidak terjadi, terlebih sudah melakukan teknologi digital.

"Seharusnya dengan adanya teknologi digital kepegawaian yang saat ini digunakan harusnya bisa membantu penyelesaian terkait kekosongan jabatan tersebut," ungkap Andri.

"Di kementerian, pegawai itu masa kerjanya dipantau dengan sistem. Apabila sudah tugas di satu instansi lebih dari lima tahun mempunyai tanda kuning yang artinya harus segera pindah, dan yang warna merah di atas 10 tahun harus pindah atau mutasi. Hal ini yang dapat memelihara kinerja dan regenerasi di setiap instansi agar selalu fresh," jelas Andri.

Kantor Balai Kota Bandung

Sistem kepegawaian, kata Andri, harus bisa direncanakan untuk beberapa tahun ke depan. Sehingga saat ada pegawai yang pensiun sudah tersedia gantinya.

"Bahwa sistem kepegawaian itu harusnya 1, 2 sampai dengan 5 tahun ke depan itu harusnya dapat direncanakan dengan baik yang akan pensiun dan menjabat sudah otomatis. Seharusnya dapat berjalan regenerasinya tanpa adanya kekosongan," katanya.

"Yang sedih lagi mengapa sudah sistem digitalisasi proses administrasinya tambah rumit. Di awal berharap bisa cepat malah makin lambat dibanding dengan administrasi manual," imbuhnya.

Selama pelaksanaan pengisian posisi jabatan, kata Andri, apabila pemerintah berani maka bisa melakukan lelang jabatan sampai jabatan terendah misalkan di eselon IVb.

"Apabila tahap seleksi dan lelang jabatan ini berjalan dengan baik tanpa adanya campur tangan pihak lain maka insyaallah kokosongan jabatan tidak akan terjadi. Ini sangat mengganggu sistem pemerintahan yang berimbas pada pelayanan dan pembangunan di masyarakat menjadi terhambat, " ujarnya.

Ia pun menyarankan agar adanya perombakan kinerja di bidang manajemen sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Pemkot Bandung.

"Oleh itu saya sarankan adanya perombakan kinerja di bidang manajemen sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kota Bandung," ujarnya.

"Kalau perlu SDM di BKSDM dapat di upgrade agar tidak terfokus pada rutinitas administrasi kepegawaian tetapi harus bisa melakukan inovasi terbaik terhadap sumber daya manusia di lingkungan Pemkot Bandung, dan bagaimana membuat SDM atau para pejabat calon pejabat berkualitas tinggi dan ber integritas, bahwa formasi jabatan itu harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sebaik baiknya," tuturnya.

 

 

Ahmad Farid Fakhrullah